Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Kanit Intelkam Polsek Cikarang Selatan Ipda Mamun,SH bersama anggotanya Brigadir Hari Santoso melaksanakan monitoring dan pengawasan aksi Demo yang dilakukan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit.

Bertempat di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bekasi Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan jumlah massa mencapai 200 orang dipimpin Sdr. Silalahi, Senin (22/10) pagi.

Adapun tuntutan dalam aksi tersebut meminta penjelasan/keterbukaan informasi menyangkut pengadaan lahan depo LRT di Bekasi (red-Jatimulya Tambun) dan mempercepat proses pembayaran ganti rugi lahan.

“Tuntutan aksi meminta penjelasan/keterbukaan informasi menyangkut pengadaan lahan depo LRT di Jati Mulya tambun serta percepat proses pembayaran ganti rugi lahan,” tegas Silalahi.

Silalahi juga menambahkan, bahwa aksi demo kali ini melibatkan 200 orang peserta aksi demo yang berasal dari Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit,”Katanya.

Dalam aksi Demo kali ini, ada tujuh spanduk dan poster yang dibawa massa aksi juga berbeda beda isi dan tulisannya,diantaranya bertuliskan, “BPN Kab. Bekasi harus bertanggung jawab terhadap terbitnya SHGB APP Adhi Persada Properti”, “Kami adalah pemilik lahan yang kami tempati”, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, “Ada apa BPN Kab. Bekasi dengan PT. Adhi Karya”, “UUD 1945 Pasal 33 Tanah, air dan kekayaan bumi di RI dikuasai oleh Negara bukan para mafia tanah”, “Jangan korbankan kami hanya karena proyek komersil”, “Katanya proyek Negara, ternyata sekarang mau bangun hotel”, “Hai kepala BPN Kab. Bekasi jangan bodohi kami karena kami juga warga negara Indonesia”.

Dari pantauan Medialiputanindonesia.com, saat ini ada delapan orang perwakilan massa aksi sedang berlangsung musyawarah dengan Kepala BPN Kabupaten Bekasi Deni Santo. Sementara massa aksi lainnya sedang melakukan orasi didepan kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Kepala BPN Kabupaten Bekasi Deni Santo menjelaskan, bahwa Forum Komunikasi Jati Terbit yaitu warga ingin ada surat pernyataan resmi dari Kepala BPN Kabupaten Bekasi, bahwa proyek tersebut merupakan benar proyek pemerintah,”kata dia.

Menurut Deni, berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat,kami tegaskan sekali lagi bahwa benar tanah di lokasi Kelurahan Jati Mulya yang ditempati massa aksi akan dijadikan pembangunan Depo LRT yang luasnya ± 12 Ha,”tegasnya.

Sementara itu pihak Kepolisian Sektor Cikarang Selatan yang di wakili Kanit Intelkam, mengatakan, “Untuk antisipasi, pihak Kepolisian mengambil langkah pengamanan terbuka dan tertutup di lokasi kegiatan yang sedang penuh dengan massa aksi demo,”kata Kanit Intelkam Ipda Mamun, SH di sela kegiatan monitoring, Senin (22/10) Siang.

Lanjut Ipda Mamun, pihak kepolisian juga sudah melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan dan lokasi aksi, agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan, serta menganggu stabiltas keamanan di wilayah hukum Polsek Cikarang Selatan,”ungkapnya.(A.riri).