Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Perkara suap perizinan proyek Meikarta, Penyidik KPK baru baru ini memanggil salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi bernama Sulaeman, yang juga ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Dia (red-Sulaeman) di panggil sebagai saksi untuk tersangka Sahat MBJ Nahor yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi.

“Sulaeman merupakan saksi pertama dari unsur DPRD Kabupaten Bekasi yang di panggil dalam pusaran kasus tersebut,” ujar Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/11/18).

Namun, Lanjut Febri, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu dalam kasus suap ijin Meikarta.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi Anwar Soleh, mengaku senang dan bangga dengan kinerja yang telah di lakukan KPK, yang Sejauh ini sudah memanggil saksi salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus suap ijin Meikarta.

“DPC Lembaga Pengawas Korupsi siap mendukung KPK dalam memberantas kasus suap ijin Meikarta dan lainnya, sekarang KPK sudah memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dan saya berharap KPK membuka peluang untuk menelusuri kewenangan Pemprov Jawa Barat terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, jika ditemukan bukti-bukti yang otentik,” ungkap Anwar soleh.

Seperti diketahui, Dalam perkara ini, total KPK menetapkan 9 tersangka, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima uang suap Rp 7 miliar sebagai bagian dari commitment fee tahap pertama senilai Rp 13 miliar.

Kini, KPK tengah mendalami sumber dana yang digunakan untuk suap tersebut. KPK juga menemukan dugaan adanya penanggalan mundur atau backdate dalam perizinan Meikarta. (A.riri).