Medialiputanindonesia.com, (JAKARTA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap kendaraan mobil yang digunakan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Dimana, saat diumumkan sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta, Neneng Rahmi sempat melarikan diri agar tak terjaring oleh KPK. Hingga akhirnya menyerahkan diri pada hari ini.

“KPK telah lakukan penyitaan terhadap mobil BMW yang diduga digunakan saat NR melarikan diri pada Minggu siang,” papar Jubir KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).

Sebelumnya KPK sudah menyita dua unit mobil tersebut yakni Toyota Avanza milik Taryadi dan Toyota Innova milik Henry Jasmen.

Dengan begitu, Febri memaparkan bilamana lembaga antirasuah itu sudah menyita 3 unit mobil sebagai barang bukti dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta tersebut.

“Dengan demikian sampai saat ini telah disita 3 mobil yang diduga digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” jelas Febri.

KPK telah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sudah dijebolkan ke balik jeruji seusai ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan.

Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(A.riri/red).