Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Tidak tertib dan kurangnya pemahaman administrasi terhadap penggunaan keuangan pada beberapa Badan Pengawas Pemilu di tingkat bawah seperti Panwascam dan juga panwasdes di wilayah Kabupaten Bekasi yang menurut keterangan berbasis aplikasi Online, Hal ini membuat telat dan tersendatnya dana operasional yang harusnya di terima.

Seperti dikatakan salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat H. Wasikin kepada Medialiputanindonesia.com, Jumat (7/12/20) seperti yang disampaikan Kepala Sekertariat, (Kasek) Provinsi Jawa Barat, Drs. Eliazar Barus, adanya keterlambatan dari sejumlah Daeerah Kota dan Kabupaten, dalam mempertanggung jawabkan Ganti Uang (GU) Operasional Panwascam dan Panwasdes, sehingga menghambat pencairan (GU) berikutnya,” kata Wasikin.

Masih dikatakan Wasikin, sampai hari ini Bawaslu Jabar masih menunggu daerah daerah yang belum beres laporannya, “hari ini ditunggu untuk dapat menyelesaikannya”, terangnya.

“Ada tiga Daerah Yang Paling lambat dalam menyampaikan laporan administrasi atas penggunaan keuangan Ganti Uang (GU) yang diperutukan sebagai Operasional Pengawasan akibat dari perubahan laporan memakai aplikasi berbasis online, baik ditingkat Desa, (Panwasdes) ataupun di tingkat Kecamatan (Panwascam). Dari ketiga Daerah tersebut yaitu, Bawaslu Kabupaten Bekasi, Karawang dan Sumedang, “tentunya dalam pengawasan ketat Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar,” tutur Wasikin.

Menyikapi hal tersebut, Anwar Uban, Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi, sangat menyayangkan atas kinerja buruk Bawaslu yang dinilai tidak profesional dan kurangnya memberi pemahaman serta sosialisasi, yang mengakibatkan tidak fokusnya pengawasan karena dan operasional Panwasdes dan Panwascam terganjal gara gara tidak dapat membuat LPJ dan menyusun pelaporan pertangung jawaban keuangan yang menurut keterangan memakai aplikasi berbasis online tersebut.

Kami atas nama Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dan Insperktorat, hal ini tidak bisa di biarkan, karena Kesekretariatan Bawaslu baik Kota atau Kabupaten itu bukan satu atau dua kali dalam mendapat Bimbingan Tehnik (Bimtek) jadi tidak ada alasan, yang menghambat Laporan Keuangan,” tegas Anwar Uban.

Anwar Uban menambahkan, buat apa Bimtek dan sosialisasi sering sekali di hotel hotel mewah dan berkelas yang ujung ujungnya membuat LPJ saja tersendat sendat,buang buang uang negara ga jelas yang berakhir telatnya dana operasional GU para Panwascam dan Panwasdes selam beberapa bulan. Malu dong kalau ujung ujungnya berakhir seperti itu,” Anwar Uban menandaskan.(A.riri).