Medialiputanindonesia.com, (KALBAR) – Mengingat beredarnya surat pemberitahuan tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), masyarakat pekerja tambang emas Kabupaten Sintang sangat tidak lagi antusias dengan keadaan ekonomi yang sekarang. Mengingat semakin terpuruknya ekonomi masyarakat, dikarenakan faktor murahnya harga karet dan sawit.

“Bagi kami yang hanya mengandalkan mata pencarian melalui petani karet dan sawit, tentunya ini semakin memperburuk dan juga mepersulit untuk menghadapi ekonomi di masa sekarang,” kata Asmidi selaku Ketua Persatuan Masyarakat Tambang Emas Kab.Sintang, Selasa (12/12/2018).

Asmidi juga berharap, pemerintah daerah dengan beredarnya surat pemberitahuan untuk tidak melakukan aktivitas tambang emas/ peti bisa secepatnya memberi solusi dan kebijakan untuk para penambang emas.

Menurut Asmidi, Kita sudah sepakat, seluruh keluarga anggota pekerja tambang emas/peti Sekabupaten Sintang untuk tidak mengunakan hak pilihannya pada pemilu 2019. Apabila Pemerintah Kabupaten Sintang dan intansi terkait masih tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan aktifitasnya sebagai penambang emas di wilayah Kabupaten Sintang,”tuturnya.

Asmidi menilai, bahwa kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pempinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang dalam mengatasi perosalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) kuat dugaan di nilai hanya sebelah pihak, sebab masyarakat pekerja emas tidak pernah di undang ataupun di libatkan dalam hal tersebut.

“Tiba-tiba keluar lima poin kesepakatan bersama Forkopimda. Kita pekerja emas diminta menghentikan aktifitas,sementara solusinya sampai saat ini tidak ada. Tentunya ini sangat memberatkan kita,” keluhnya.

Perlu diketahui, kata Asmidi, masyarakat di Kabupaten Sintang menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan tersebut,secara tidak langsung melumpuhkan mata pencariannya. Untuk itu, kita sangat berharap Forkopimda dapat membuka mata dan telinganya dengan persoalan ini, yang sementara kita ketahui, bahwa karet juga harganya anjlok,sama halnya juga sawit,”katanya.

Oleh karenanya, masyarakat pekerja tambang emas se- Kabupaten Sintang akan mencoba melakukan mediasi dan koordinasi kepada pihak terkait (Forkopimda). Ada pun lima poin yang di sepakati itu diminta untuk di pertimbangkan kembali, karena ini menyangkut mata pencarian masyarakat bibir pantai maupun daratan,”ucapnya.

Asmidi menyatakan, bahwa masyarakat pekerja tambang emas telah mengeluarkan tiga poin kesepakatan bersama,apabila aktifitas mereka masih dihentikan.

Tiga poin kesepakatan bersama masyarakat pekerja tambang emas itu pun, sebagai berikut :

I.Mengusahakan mediasi/ koordinasi kepada pihak terkait (Forkopimda),terutama Bupati Sintang dan DPRD Sintang

II.Selama belum ada keputusan/solusi dari pemerintah,pekerja tambang emas tetap di perbolehkan melakukan aktifitas kerja seperti biasa dengan jaminan perlindungan hukum dan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.

III.Apabila kegiatan pekerja tambang emas di Kabupaten Sintang baik yang beroprasi di Sungai Kapuas, Melawi ,dan daratan tidak di perbolehkan dan atau dilarang pemerintah. Maka kami seluruh keluarga besar anggota Pekerja Tambang Emas se-Kabupaten Sintang akan melaksanakan demo damai dan tidak akan mengikuti Pemilu 2019.

“Kami akan gelar aksi demo damai. Catatan bagi pemerintah, bahwa kami tidak akan mengikuti pemilu 2019 mendatang,” tegasnya.

Oleh karenanya, Asmidi berharap dengan adanya pernyataan masyarakat pekerja tambang emas tersebut dapat menjadi pertimbangan bersama. Kami mohon pemerintah segera mungkin mencarikan solusinya. Sebelum ada solusi, kami minta aktifitas kami tetap di perbolehkan,”tandasnya. (Ahmad).