PASCA INFRASTRUKTUR YANG TERBANGUN: WHAT’S NEXT?

Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min
(Guru Besar Universitas Pelita Harapan)

Jakarta MLI – Akselerasi pembangunan inftastruktur yang dicermati sejak tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2019, bangsa Indonesia harus menyadari ada hal penting yang perlu dimengerti dan ditindaklanjuti tegas, yaitu “fase pra konstruksi” dan “fase pasca konstruksi”. Dalam 2 tahun terakhir sejak tahun 2017, konsentrasi kita cukup besar fokus kepada kegagalan proses konstruksi. Perlu dicermati :
1. Bagaimana hasil review pra konstruksi?
2. Bagaimana perencanaan dan program pasca konstruksi?

PRA KONSTRUKSI
Dalam melayani mudik masyarakat dalam libur Lebaran tahun 2019, seharusnya sudah direncanakan berdasarkan Kajian Studi Kelaikan di awal proyek, Dokumen Desain, dan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan. Secara khusus untuk proyek infrastruktur yang baru selesai kemudian belum laik digunakan, namun sudah digunakan, apakah dampak hal ini sudah diperhitungkan sebelumnya? Pertanyaannya, apakah seluruh proyek infrastruktur memiliki Laporan Studi Kelaikan Proyek? Bagaimana kualitas Desain yang ada?

PASCA KONSTRUKSI
Siapa yang mengendalikan, mengoperasikan, merawat, dan menjamin keberlanjutan berbagai proyek konstruksi yang terbangun? Siapa yang mengoperasikan proyek infrastruktur yang melintas antar kabupaten, antar kota, antar provinsi?
Hal ini juga seharusnya sudah dipertimbangkan, dipersiapkan, dan direncanakan di awal proyek.

REKOMENDASI
1. Pemda bersama masyarakat harus saling bersinergi untuk bersama-sama mengendalikan proyek infrastruktur
2. Para ahli yang terlibat memiliki tanggung jawab profesional dalam kurun waktu yang sudah diatur Undang-Undang yang berlaku.
3. Dalam seluruh tahap penyelenggaraan proyek infrastruktur (perencanaan, pembangunan, pemanfaatan), semua pihak memiliki peran penting untuk memastikan kinerja penyelenggaraan proyek secara maksimal.
4. Proyek infrastruktur yang dibangun “beyond” dari Peraturan Daerah setempat, maka dapat kiranya proyek infrastruktur bersama para ahli dan masyarakat menyempurnakan Peraturan Daerah yang terkait. Hal ini merupakan “inovasi” pembangunan infrastruktur di daerah.
5. Dalam implementasi program operasional proyek infrastruktur yang sudah selesai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama para ahli terkait dan bersama-sama masyarakat ikut bertanggungjawab menjamin kelaikan operasional Proyek Konstruksi yang dilayani.

Penulis : Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min
(Guru Besar Universitas Pelita Harapan)

Editor : Redaksi

89 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Next Post

Cara Unik DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Meriahkan Jakarta Fair Kemayoran 2019

Kam Mei 30 , 2019
Jakarta MLI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi dalam event akbar Jakarta Fair Kemayoran 2019 yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Ke- 492 Kota Jakarta. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kembali membuka booth di Anjungan Pemprov. DKI Jakarta yang terletak pada Hall C1 […]

Chief Editor

Johny Watshon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Quick Links

error: Content is protected !!