Medialiputanindonesia.com, (SEMARANG) – Pemasangan ribuan alat peraga kampanye (APK) bergambar Joko Widodo (Jokowi) sebagai Raja telah dicopot. Kini APK tersebut sudah di kumpulkan di markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Semarang Jawa Tengah.

DPD PDIP Jawa Tengah tengah pun tengah menunggu pemilik ribuan APK yang di pasang secara ilegal tersebut. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengatakan, pihak PDIP Jateng bermaksud mengonfirmasi kejadian itu secara baik-baik.

“Kami tunggu si penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu sikap ksatrianya. Dijamin tidak akan lecet,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (14/11).

Politikus partai bergambar banteng bermoncong putih itu juga mengatakan, beberapa hari lalu dia menemukan poster Jokowi dengan memakai mahkota dan kostum kerajaan layaknya seorang Raja dari Jawa.

Ia pun lantas mengonfirmasikannya ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan DPP PDIP. Hasilnya, TKN dan DPP PDIP mengaku tidak pernah mengintruksikan atau pun memasang poster tersebut.

Masih menurut Bambang, secara substantif, poster tersebut justru melecehkan kecerdasan masyarakat. Atas dasar itu, ia lantas meminta seluruh APK poster Jokowi ini dibersihkan, diturunkan, dan disimpan di kantor partai DPP PDIP Jateng.

Dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih terlihat ada di lokasi yang hendak dipasangi. Para pemasang ini pun dicegah lalu ditanyai.

Dari keterangan yang di dapat dari para pemasang, diketahui bahwa mereka dikomando dari Hotel Siliwangi, Semarang. Para pemasang mengaku bahwa mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi, namun butuh uang untuk biaya hidup.

Mereka dibayar Rp 10 ribu per sekali masang poster, di luar APK yang sudah disediakan.

“Dibayar Rp 10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8.000 desa, berarti 80 ribu,” tuturnya.

Dari nformasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp 100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp 150 ribu.

Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Sopir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog. Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.

Menurut Bambang, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara lembut.

“Jadi kita tunggu orangnya. Kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng,di kota Semarang. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini,” pungkasnya.(A.riri).