Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Kementerian Dalam Negeri mendapat laporan, para pengembang yang hendak membangun rumah maupun kawasan residensial, setidaknya dikenakan 40 perizinan.

Hal tersebut secara otomatis menyulitkan pemerintah dalam mengejar target pembangunan satu juta rumah. Oleh sebab itu, pihaknya tengah mengusahakan untuk mengurangi jumlah perizinan yang harus ditempuh.

Seperti diketahui, dalam memangkas perizinan, Kemendagri secara khusus sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta para pengembang yang tergabung dalam REI. Dari 40 perizinan, setidaknya ada delapan izin yang tidak bisa dihilangkan.

Pasalnya, kebanyakan izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan Pemerintah Daerah sendiri mungkin merasa kewenangan dipreteli.

Ada pun delapan izin itu sebagai berikut:

1. Izin lingkungan setempat Izin ini terkait juga dengan UU Gangguan yang dikeluarkan oleh pemda setempat. Menurut Kemendagri, izin ini terpaksa masih diberlakukan. Meski begitu, ia optimistis masih ada mekanisme lain untuk meringankannya.

2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Keterangan ini dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3. Izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan Izin ini terutama diberlakukan jika ada pengembang yang memakai lahan sawah untuk dikonversi menjadi perumahan. Izin ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Walaupun ada Keppres dulu waktu (zaman kepemimpinan) Pak Soeharto, bahwa dilarang mengonversi lahan beririgasi teknis. Untuk itu dikeluarkan izin ini.

4. Izin prinsip Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

5. Izin lokasi Izin ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

6. Izin dari Badan Lingkungan Hidup atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Izin dari BLH merupakan pengganti Amdal. Jika lokasi yang digunakan cakupannya kecil, cukup mengurus izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL-UKL). Jika besar semisalnya satu area kawasan lebih dari 200 hektar harus (mengurus) Amdal.

7. Izin dampak lalu lintas Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Jika perumahan mau dihubungkan dengan jalan arteri, pengembang harus memiliki izin ini. Hal Ini juga sudah dilimpahkan pada Dishub (Dinas Perhubungan).

8. Pengesahan site plan Hasil perencanaan lahan (site plan) berfungsi untuk mengetahui pengaturan ruang yang akan digunakan saat perumahan dibangun. Izin ini diterbitkan oleh dinas pemerintah daerah setempat (PUPR)di bawah Kementerian PU-Pera.

Baca juga : Banjir di Perumahan BCM Sukadami, Akibat Buruknya Drainase Yang Di Sediakan Pihak PT Usaha Bumi Makmur Selaku Pengembang

Dan apakah perumahan – perumahan di kabupaten Bekasi sudah melengkapi delapan ijin wajib tersebut. Karena banyaknya permasalahan yang di timbulkan dari pada dampak buruk yang akan terjadi bagi penghuni mau pun masyarakat sekitar perumahan tersebut. Hal ini menjadi persoalan ini menjadi polemik pemerintah daerah untuk segera menindak pengembang yang memang masih nakal dalam kepengurusan perijinan.(A.riri)