Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang di wakili kordiv. Penindakan, Khoirudin, SH.I menghimbau agar pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) tidak terlibat kampanye calon legislatif maupun calon presiden-wakil presiden di Pemilu 2019 ini.

“Sesuai peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 2 huruf j, dihimbau agar pelaksana maupun tim kampanye tidak melibatkan pengurus RT dan RW,” katanya.

Sebab, pengurus RT dan RW yang terlibat dalam kampanye di khawatirkan memanfaatkan fasiltas dan dana operasional yang mereka terima dari pemerintah, untuk kepentingan kampanye”, jelas Khoerudin.

Diakui Khoirudin bahwa ketua RT/RW selama ini fasilitas dan honornya dibiayai dengan dana pemerintah. Namun ia menjelaskan walaupun tidak ada sanksi bagi ketua RT/RW yang terlibat dalam kampanye pileg maupun pilpres, akan tetapi bagi si caleg ada sanksi yang jelas, sebagaimana tersebut dalam pasal 280 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal tersebut menjelaskan tentang larangan-larangan kampanye.

Terpisah, ketua Dewan Pimpinan Cabang Media Online Indonesia (DPC MOI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon menyatakan siap mengawal perbawaslu tentang larangan ketua RT dan ketua RW terlibat kampanye. Meski begitu, pihaknya dan para jurnalis lainnya pun akan turut mengawasi kinerja Bawaslu.

“Kinerja Bawaslu juga harus tetap diawasi agar dalam pelaksanaannya tidak ikut terlibat kecurangan pemilu, penyalahgunaan anggaran maupun kewenangan,” tegas Doni.

Doni mengingatkan Bawaslu agar mensosialisasikan perbawaslu tersebut ke masyarakat. “Jangan sampai mereka menindak atas dasar aturan, namun peraturannya sendiri tidak di sosialisasikan ke masyarakat, ini yang gak bener, ” ucapnya. (RED).