Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Jawa Barat, Amin Fauzi menilai Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Kabupaten Bekasi yang mengajukan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) Partai Golkar Kabupaten Bekasi dinilai terlalu dini.

Bahkan hal tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Partai Golkar itu sendiri, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Apalagi, isu ini semakin berkembang dan tarik menarik kepentingannya semakin kencang.

“Saya ingin meluruskan isu ini. Bahwa Partai Golkar Kabupaten Bekasi saat ini memiliki Plt Ketua yaitu saudara Yoyo Yahya yang menggantikan ibu Neneng yang saat ini tengah berperkara di KPK,” ujarnya kepada sejumlah awak media.

“Plt ini ditunjuk untuk menjaga marwah partai secara kolektif dan kolegial dan kebijakan partai secara utuh,” tambah Amin Fauzi.

Menurutnya semestinya pengurus Golkar Kabupaten Bekasi baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten harus mengikuti arahan dan kebijakan partai yang disampaikan melalui Saudara Yoyo Yahya yang ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi.

“Mereka 2/3 PK yang menandatangi pengajuan Musdalub itu silahkan saja, tapi ingat ada klausul yang merupakan pertimbangan baik dari Bappilu Jabar maupun pusat,” jelas dia.

“Selain itu ada intruksi ketua umum, bahwa Musda baik ditingkat kabupaten maupun provinsi boleh diadakan setelah Pileg dan Pilpres selesai, agar fokus kepada pencalegan dan pemenangan capres,” sambung Amin dengan tegas.

Apalagi pengajuan Musdalub disertai dengan penetapan nama bakal calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Seharusnya PK tersebut berkaca kepada aturan partai yang sudah dijalankan.

“Saat Pa Setnov tersandung kasus ditunjuklah Idrus Marham sebagai Plt kemudian disepakati Musdalub baru muncul nama bakal calon dan ajang dukung mendukung dilaksanakan. Lah ini belum ada kesepakatan hasil rapat dari internal DPD Kabupaten Bekasi untuk mengajukan Musdalub ke provinsi udah muncul nama bakal calon. Ambisi boleh tapi jangan ambisius yang menghalalkan segala cara,” ucapnya.

Untuk itu ia meminta kepada PLt Ketua Golkar Kabupaten Bekasi untuk mengambil langkah tegas jika ada kader partai yang tidak loyal atau tidak mentaati aturan partai.

“Ada PK yang membangkang saya tegaskan kepada Sekjen, kalau tidak loyal kepada Plt dan melanggar AD/ART beri peringatan 1,2,3 bila perlu diberhentikan dan itu pernah saya lakukan waktu menjadi Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan Kota Depok,” pungkasnya.(A.riri).