Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Danto, menengarai rencana penambahan penyertaan modal untuk PDAM Tirta Bhagasasi yang akan direalisasikan pada 2019 nanti terkesan terburu-buru.

“Belum waktunya (penyertaan modal PDAM). Bukan persoalan untuk kepentingan rakyat, tapi banyak hal-hal lain yang pastinya harus dianggarkan,” ujar Danto, usai rapat paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Raperda tentang Penyertaan Modal PDAM Tirta Bhagasasi, di Cikarang Pusat, Rabu (24/10/2018).

Menurut dia, saat ini terjadi pemangkasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat yang jumlahnya cukup signifikan, sehingga nantinya akan berdampak buruk kepada pendapatan daerah Kabupaten Bekasi.

“Dalam postur APBN 2018, dari 1.000.500 Triliun saat ini dipangkas menjadi sekitar 1.000.200 Triliun. Ini akan berdampak terhadap keuangan kita di daerah,” terang Danto.

Lanjut dia, dikhawatirkan hal-hal yang menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi akan terjadi defisit anggaran. Saat ini saja, katanya, sudah terjadi defisit dana alokasi pusat sebesar 37 persen pemangkasannya.

“Makanya, jangan terburu-buru lah. Oke dana penyertaan modal (PDAM) kita gelontorkan, tapi dirapihkan dulu tentang keorganisasiannya seperti apa. Kalo bisa ya lebih simpel, sehingga tidak banyak keluar anggaran-anggaran yang tidak pasti. Penghematan lah ,” tegas politisi Gerindra ini geram.

Diketahui, setelah dilakukan pembahasan terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi untuk tahun 2018, yang dimohon sesuai dengan pengajuan dan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp197.973.477.000,-.

Kendati demikian, Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor: /KEP/172.2-DPRD/2018 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada PDAM Tirta Bhagasasi, pelaksanaan keputusannya masih akan diserahkan kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(A.riri).