Medialiputanindonesia.com, (BEKASI) – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan 3 (tiga) mobil dan lebih dari lima (5) orang kembali melakulan penyegelan, kali ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Rabu (17/10/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segel tiga (3) ruangan kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, minggu sekitan pukul 15: 00 PK pada Minggu (14/10).

Nampak sejumlah ruangan DPMPTSP dilantai 1 dan 2 dinas tersebut disegel lembaga antirasuah ini yang menyebabkan pelayanan perijinan di instansi tersebut lumpuh. Namun begitu, tak ada satupun penyidik KPK yang bisa dikonfirmasi di lapangan saat melakukan penyegelan.

Penyegelan ini merupakan pengembangan kasus suap pengurusan sejumlah izin mega proyek Meikarta yang menyeret Bupati Bekasi beserta sejumlah kepala dinas sebagai tersangka.

KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J); Kadis Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor; Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi Dewi Tisnawati (DT) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi (NR) sebagai tersangka kasus.

Kami simpulkan adanya dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan izin Meikarta,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

KPK menduga pemberian dalam kasus ini merupakan bagian dari komitmen fee untuk pengurusan sejumlah izin dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta yang memiliki luas 84,6 hektar dengan total luas 774 hektar.

Laode mengatakan total komitmen fee untuk Neneng dan kawan-kawan berjumlah Rp 13 miliar. Total pemberian yang sudah terealisasi sejumlah Rp 7 miliar.

KPK juga menetapkan sejumlah pegawai Lippo Group sebagai tersangka pemberi suap. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Jaya Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.(A.riri/red).