Medialiputanindonesia.com, (JAKARTA) – Dari rencana KPK hari ini memanggil Wakil Ketua DPRD Bekasi, Jejen Sayuti, terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. Namun Jejen tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Jejen Sayuti (Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi) meminta penjadwalan ulang pada hari Rabu 5 Desember 2018,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (3/12/2018).

Febri Diansyah mengatakan, Jejen Sayuti sudah menghubungi KPK dan beralasan tak hadir karena baru menerima surat panggilan KPK.

“Tadi menghubungi KPK dan meminta penjadwalan ulang. saksi menyampaikan baru menerima surat panggilan,” kata dia.

Selain Jejen Sayuti, Ida Dasuki (Staf Dinas PMPTSP) juga tak hadir sebagai saksi. Ida sebelumnya sudah diperiksa pada 30 November lalu.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, kemudian, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.(Piter.riri/Uban).